KOTA BEKASI.Pena98 — Di tengah dinamika pembangunan daerah yang kian kompleks, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan fungsi formal kelembagaan. Dibutuhkan penguatan karakter, visi, dan keteguhan arah—hal yang menurutnya menjadi inti dari keikutsertaan dalam agenda retret pimpinan DPRD se-Indonesia.
Retret yang digelar di lingkungan pendidikan militer tersebut dipandang bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang strategis untuk membentuk kualitas kepemimpinan yang lebih utuh dan berintegritas. Dalam forum tersebut, para pimpinan legislatif tidak hanya mendapatkan pembekalan teknokratis, tetapi juga diajak untuk melakukan refleksi mendalam terhadap peran dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.
Sardi menilai, tantangan pembangunan daerah saat ini tidak lagi sederhana. Kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, hingga politik menuntut hadirnya kepemimpinan yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki keteguhan nilai dan keberanian dalam mengambil keputusan.
“DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjadi penjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat daerah,” ujarnya saat ditemui media diruangan Ketua DPRD Kota Bekasi, Rabu(22/04.2026)
Menurutnya, retret tersebut memberikan perspektif baru bahwa pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan teknokratis semata.
Dibutuhkan kepemimpinan yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat agar arah pembangunan tidak kehilangan pijakan nilai.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin, semangat patriotisme, dan konsistensi dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat—nilai-nilai yang justru diperkuat melalui pendekatan pembinaan di lingkungan militer.
“Ini bukan sekadar agenda formal, tetapi upaya membangun kepemimpinan yang kokoh dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Lebih jauh, Sardi melihat retret sebagai momentum untuk menyatukan perspektif antara pusat dan daerah. Sinkronisasi kebijakan dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks Kota Bekasi, penguatan kapasitas kepemimpinan ini menjadi penting, mengingat posisi strategis kota sebagai penyangga ibu kota yang terus tumbuh pesat. Pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan kualitas kepemimpinan yang mampu membaca arah perubahan sekaligus menjaga stabilitas sosial.
Ia menegaskan, kepemimpinan yang kuat bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal tanggung jawab moral dalam memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.
Retret ini, kata dia, menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, visi, dan keberanian untuk berpikir melampaui batas.
(Boston)
