KOTA BEKASI.Pena98— Penurunan nilai Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bekasi memantik sorotan tajam dari DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, menegaskan capaian tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan cerminan nyata bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak belum berjalan optimal.
Pernyataan itu disampaikannya di Bekasi, Kamis (23/04/2026), sebagai respons atas turunnya indikator KLA dalam evaluasi terbaru. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kebijakan.
“Penurunan nilai ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, karena menyangkut kualitas perlindungan anak secara nyata,” tegas Adelia.
Sebagai kota penyangga metropolitan dengan jumlah penduduk besar dan mobilitas tinggi, Bekasi dihadapkan pada tantangan kompleks dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara utuh. Dalam konteks ini, Adelia menilai kebijakan yang berjalan masih belum terintegrasi secara kuat antar sektor.
Ia menyoroti bahwa selama ini pendekatan perlindungan anak masih cenderung parsial, berjalan sendiri-sendiri antar perangkat daerah, sehingga dampaknya belum maksimal dirasakan masyarakat. Tanpa sinergi yang solid, program KLA berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata.
Lebih jauh, Adelia mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota Bekasi. Akses pendidikan yang belum merata masih menjadi kendala di sejumlah wilayah, sementara perlindungan anak dari kekerasan dinilai belum berjalan optimal.
Tak hanya itu, ketersediaan ruang publik ramah anak juga masih terbatas. Padahal, ruang bermain yang aman dan mudah diakses merupakan bagian penting dalam menunjang tumbuh kembang anak.
“Masih banyak aspek yang harus dibenahi, mulai dari pendidikan hingga ruang publik yang aman bagi anak,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, masyarakat, hingga dunia usaha agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan berkelanjutan.
“Semua pihak harus terlibat. Tanpa sinergi, program perlindungan anak tidak akan berjalan optimal,” tegasnya lagi.
Dalam fungsi pengawasan, Komisi IV DPRD Kota Bekasi memastikan akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program perlindungan perempuan dan anak.
Adelia juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi di lapangan.
Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang memadai, program perlindungan anak hanya akan berhenti di atas kertas.
Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas publik yang benar-benar ramah anak, mulai dari taman bermain yang layak, lingkungan sekolah bebas perundungan, hingga akses layanan kesehatan dan psikologis yang mudah dijangkau.
“Kita tidak boleh hanya mengejar predikat, tetapi substansi yang benar-benar dirasakan anak-anak,” tegas Adelia.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa anak-anak adalah investasi masa depan yang menentukan arah kualitas kota ke depan. Kelalaian dalam menghadirkan lingkungan yang aman dan layak, menurutnya, akan berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang.
Penurunan nilai KLA ini pun diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus titik balik perbaikan. DPRD mendorong agar Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi juga pembenahan nyata yang menyentuh akar persoalan.
Dengan komitmen bersama, Adelia optimistis Kota Bekasi mampu bangkit dan memperkuat kembali kualitas perlindungan anak, menuju kota yang benar-benar aman, inklusif, dan layak bagi tumbuh kembang generasi penerus.
Pesannya tegas dan tak bisa ditawar:
Kota Layak Anak bukan sekadar label—tetapi komitmen yang harus hidup dan dirasakan langsung oleh setiap anak di Kota Bekasi.
(Boston)
