Bekasi, Pena98 – Aroma persoalan serius dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bekasi mulai terkuak. Ribuan warga mendadak dinyatakan menunggak, padahal mereka mengaku telah melunasi kewajiban pajak sejak bertahun-tahun lalu.
Gelombang keluhan memuncak pada Selasa (14/04/2026), saat warga berbondong-bondong mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Mereka menuntut kejelasan atas tagihan yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan yang transparan.
“Saya tidak pernah menunggak. Bukti pembayaran ada. Tapi sekarang dibilang masih punya tunggakan. Ini bagaimana?” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Seorang warga berinisial DO bahkan menyebut adanya kejanggalan serius. Ia mengaku tagihan yang muncul berkaitan dengan pembayaran puluhan tahun lalu yang seharusnya sudah tuntas.
“Ini bukan baru satu dua tahun, ini sudah lama sekali. Kalau sekarang muncul lagi, berarti ada yang salah di sistem atau pengelolaan datanya,” tegasnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang warga di sejumlah bank. Ironisnya, sebagian memilih membayar kembali untuk menghindari sanksi, meski mereka yakin kewajiban tersebut telah diselesaikan sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah masyarakat dipaksa “membayar dua kali”?
Di tengah kekacauan ini, mencuat dugaan adanya persoalan mendasar dalam sistem administrasi pajak. Indikasi penggandaan Nomor Objek Pajak (NOP) hingga potensi maladministrasi menjadi sorotan. Bahkan, isu dugaan korupsi pada sektor pajak reklame yang sempat mencuat beberapa bulan lalu di tahun 2026 ikut memperkuat dugaan adanya problem tata kelola di internal Bapenda.
Minimnya transparansi semakin memperkeruh keadaan. Kepala Bapenda Kota Bekasi, Solihin, hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi kepada publik. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media berulang kali berujung pada jawaban serupa: sedang dalam rapat.
Situasi ini memicu kecurigaan publik. Apakah ini sekadar kesalahan administratif, atau ada persoalan yang lebih dalam dan sistemik?
Masyarakat kini menuntut audit menyeluruh terhadap data PBB, serta keterbukaan informasi dari Pemerintah Kota Bekasi. Jika tidak segera ditangani, polemik ini berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah.
( Mula Pakpahan )
