KOTA BEKASI — Suasana dialog di Aula PWI Bekasi Raya, Kamis (9/10/2025), berlangsung hangat dan penuh gagasan. Wartawan, pejabat, dan aktivis masyarakat saling bertukar pandangan tentang bagaimana pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Bekasi dapat lebih transparan dan berdampak langsung bagi warga.
Acara bertajuk “Transparansi Pengelolaan CSR di Kota Bekasi: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan CSR di tingkat daerah.
Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T. mengungkapkan bahwa Pemkot saat ini tengah mengevaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2019, guna menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan terkini.
“Yang perlu diperkuat adalah kelembagaan pelaksanaannya. Lembaga ini harus segera dibentuk dan menjadi barometer pelaksanaan CSR di Kota Bekasi,” tegas Dicky.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M. mendorong segera diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) agar pelaksanaan CSR lebih operasional dan tidak hanya bersifat seremonial.
“Kami akan kawal pembahasan ini agar CSR benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin Abdullah, S.H., menilai implementasi perda CSR selama ini belum berjalan transparan dan masih minim pengawasan.
“Pemerintah dan DPRD kurang terbuka dalam pengawasan dan pelaporan. Kami bahkan mengusulkan agar PWI Bekasi Raya membentuk Bidang Investigasi Khusus untuk memantau pelaksanaan CSR di lapangan,” katanya.
Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik terhadap data pelaksanaan dan indikator keberhasilan CSR di Kota Bekasi.
“Sampai hari ini belum ada tolak ukur yang jelas. Data pelaksanaan CSR pun tidak terbuka bagi publik. Ini menjadi pertanyaan besar: sejauh mana dana CSR benar-benar menyentuh masyarakat?” tegas Ade.
PWI Bekasi Raya, lanjutnya, akan terus berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal transparansi kebijakan publik.
“Kami tidak menghakimi, tetapi memastikan kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (Boston Nainggolan)
