Bekasi, Pena 98 — Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Gerindra, Murfati Lidianto, SE, menghadiri dialog terbuka antara warga Paguyuban RT/RW Kota Harapan Indah dengan pejabat serta pemangku kepentingan yang diprakarsai oleh Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98). Dialog tersebut membahas permasalahan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat Bekasi.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari, bertempat di Wisma Bhineka CTS, Kota Harapan Indah, Bekasi, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, legislatif, serta tokoh masyarakat.
Sejumlah pejabat dan tokoh yang hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H. Usup, S.IP, perwakilan BSDA Kota Bekasi Irwan, Camat Medan Satria Budi, Lurah Medan Satria Wawan, Lurah Pejuang Hendra, Ketua PENA 98 Bekasi Raya Richal Hutahaean, SH, serta Ketua Paguyuban Kota Harapan Indah, Peno.
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait banjir yang kerap terjadi di wilayah Kota Harapan Indah. Salah satu poin utama yang disoroti adalah adanya penyempitan kali di wilayah Kabupaten Bekasi yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi, yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir.
Menanggapi hal tersebut, Murfati Lidianto, SE menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka komunikasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menjalin kerja sama lintas wilayah.
“Saya tadi sudah mulai komunikasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk melakukan kerja sama dalam mengatasi banjir. Dari dialog ini kami mendengar langsung keluhan masyarakat, bahwa banjir terjadi salah satunya karena penyempitan kali di wilayah Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Kota Bekasi,” ujar Murfati.
Ia menegaskan, DPRD Kota Bekasi akan mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar penanganan banjir dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Kami dari DPRD Kota Bekasi akan terus melakukan komunikasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk mencari solusi penanganan. Kami juga akan mendorong Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar melakukan kerja sama konkret dalam menangani permasalahan ini,” tegasnya.
Selain itu, Murfati juga menyoroti pentingnya peran pihak pengembang dalam upaya penanggulangan banjir.
“Kami akan meminta pihak pengembang untuk ikut berupaya dan bertanggung jawab dengan berbagai cara agar permasalahan banjir ini dapat teratasi,” tambahnya.
Dialog terbuka yang difasilitasi oleh PENA 98 ini dinilai sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan, sekaligus menjadi forum penting untuk mendorong solusi nyata atas persoalan banjir yang bersifat lintas wilayah. ( Boston )
