TAMBUN SELATAN — Pemandangan tumpukan sampah yang menggunung di kawasan KM 19, ruas Tol Jakarta - Cikampek, akhirnya mendapat perhatian serius dari pimpinan tertinggi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi.
Gubernur Jawa Barat, *Dedi Mulyadi (KDM)* bersama Bupati Bekasi, *Dr. Asep Surya Atmaja*, turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi Kali Jambe yang dipenuhi sampah, pada Jumat (30/10/2026).
Kedatangan dua pemimpin ini bukan sekadar kunjungan biasa. Mereka datang untuk memastikan penanganan dipercepat, melalui normalisasi sungai, pengangkutan sampah, dan koordinasi lintas daerah, agar persoalan sampah dari hulu hingga hilir bisa ditangani secara tuntas, bukan hanya tambal sulam.
*SAMPAH DARI HULU, BEKASI YANG KEBANJIRAN*
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menjelaskan, persoalan sampah di Kali Jambe tidak bisa diselesaikan hanya di Kabupaten Bekasi saja. Sampah yang menumpuk dan mencemari Kali Jambe diduga berasal dari kawasan hulu, yakni dari wilayah Sumur Batu dan Bantargebang.
Kondisi pengelolaan sampah di wilayah hulu yang sudah melebihi kapasitas membuat sampah terus terbawa arus hingga ke wilayah Kabupaten Bekasi dan tertahan di kawasan KM 19.
"Untuk penanganannya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk selanjutnya dibawa ke lokasi pengelolaan sesuai koordinasi lintas daerah," ujar Asep.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya mengangkat sampah yang sudah menumpuk. Sumber persoalannya di hulu juga harus dibereskan.
Karena itu, Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait rencana pemasangan jaring sampah dan pembenahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Aliran Kali Jambe bermuara hingga ke Kali CBL. Karena itu, persoalan sampah dan pencemaran air harus ditangani dari sumbernya. Kami berharap pembenahan di bagian hulu, termasuk pemasangan jaring sampah dan penataan IPAL, dapat segera dilakukan agar sampah tidak terus terbawa ke wilayah hilir," katanya.
*SEMUA HARUS JALAN SESUAI TIMELINE*
Asep menambahkan, pihaknya juga telah berdiskusi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk membahas langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
Sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, seluruh tahapan penanganan akan dilaksanakan berdasarkan jadwal (timeline) yang telah disepakati bersama.
"Kami berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal. Pemerintah Kota Bekasi juga diminta menyampaikan tahapan pekerjaan beserta target waktu penyelesaiannya agar penanganan ini berjalan terukur, terkoordinasi, dan dapat ditindaklanjuti bersama," ungkapnya.
*1.200 METER KUBIK SAMPAH, 60 DUMP TRUCK DIKERAHKAN*
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, *Syafri Donny Sirait*, mengungkapkan fakta yang mencengangkan. Volume sampah liar yang menumpuk di kawasan KM 19 diperkirakan mencapai *1.200 meter kubik*. Jumlah yang sangat besar!
Penanganannya dilakukan secara kolaboratif, melibatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, PSDA Provinsi Jawa Barat, serta pihak terkait dari DKI Jakarta.
Untuk mendukung pengangkutan, Kabupaten Bekasi menyiapkan sekitar *50 hingga 60 unit armada dump truck* yang dijadwalkan beroperasi pada hari Minggu. Pengaturan waktu ini dilakukan agar kegiatan pengangkutan tidak mengganggu pelayanan persampahan rutin kepada masyarakat.
"Untuk Kabupaten Bekasi, kami menyiapkan sekitar 50 sampai 60 armada pada hari Minggu. Pengangkutan dijadwalkan pada hari tersebut agar pelayanan persampahan kepada masyarakat pada hari kerja tetap berjalan," jelas Syafri.
Sampah yang diangkut dari wilayah Kabupaten Bekasi direncanakan dibawa ke Aspex Kumbong. Melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, dan pengelola TPST tersebut, pengangkutan sampah mendapat dukungan berupa pembebasan biaya tipping fee.
*BUTUH PINTU PENAHAN SAMPAH BETON PERMANEN*
Selain pengangkutan, DLH Kabupaten Bekasi juga menyoroti perlunya pembangunan infrastruktur penahan sampah permanen di titik nol kilometer perbatasan aliran sungai antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Menurut Syafri, penghalang sampah yang selama ini terpasang belum mampu menahan seluruh sampah ketika volume yang terbawa arus meningkat. Akibatnya, sampah tetap mengalir ke wilayah Kabupaten Bekasi dan tertahan di sekitar jembatan hingga menumpuk di kawasan KM 19.
"Kami membutuhkan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan. Dengan begitu, apabila sampah berasal dari wilayah hulu, sampah tersebut dapat tertahan sejak awal dan penanganannya menjadi tanggung jawab daerah asal," ungkapnya.
Ia berharap penanganan lintas daerah yang saat ini dilakukan dapat memperkuat koordinasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, persoalan serupa tidak terus berulang dan tidak menambah beban pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi.
*PEMERINTAH HADIR, WARGA BERHARAP BERSIH TOTAL*
Turunnya langsung Gubernur Dedi Mulyadi dan Bupati Asep Surya Atmaja ke Kali Jambe KM 19 menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat sampah menggunung di pintu gerbang Kabupaten Bekasi.
Warga kini menanti pembuktian: Kali Jambe bersih, Tol Japek bersih, dan Kabupaten Bekasi bebas dari kiriman sampah dari hulu.
Boston Nainggolan


