CIKARANG PUSAT— Kabar bahagia untuk seluruh warga Kabupaten Bekasi! Mulai sekarang, warga tidak perlu lagi pusing mikirin biaya berobat. Cukup bawa KTP, pengobatan dijamin pemerintah.
Hal itu ditegaskan Gubernur Jawa Barat, *Dedi Mulyadi*, saat menghadiri peluncuran *Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026* di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026).
Di hadapan ribuan warga dan jajaran pejabat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ini secara terbuka memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bekasi, *Asep Surya Atmaja*.
Menurut KDM, apa yang dilakukan Bupati Bekasi bukan sekadar program biasa. Ini adalah langkah nyata, langkah berani, yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
KDM menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat sudah membuat MoU agar warga bisa berobat hanya dengan KTP di 86 rumah sakit.
Namun, Bupati Bekasi melangkah lebih jauh. Tidak hanya KTP, seluruh warga pemilik KTP Kabupaten Bekasi kini kepesertaan BPJS Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Ini menyempurnakan MoU yang dibuat antara gubernur, bupati, dan wali kota. Bupati Bekasi lebih mengonkretkan lagi, bahwa bukan hanya menggunakan KTP, seluruh pemilik KTP di Kabupaten Bekasi sudah dijamin pelaksanaan kesehatannya melalui program BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi," ujar Dedi Mulyadi dengan tegas.
Artinya, warga Bekasi kini punya double perlindungan: sudah punya BPJS yang dibayarin pemerintah, plus jaminan dari Pemprov Jabar di 86 rumah sakit.
Dalam sambutannya, KDM menyampaikan prinsip yang membuat seluruh ruangan terdiam dan merenung.
Menurutnya, selama ini negara hadir dengan batasan. Padahal, saat rakyat sakit, negara tidak boleh hadir dengan batasan.
"Tidak semua BPJS meng-cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa ter-cover, ada batasan yang tidak bisa ter-cover. Itulah makna Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten serta kota menandatangani kesepakatan dengan seluruh rumah sakit yang jumlahnya 86. Artinya, pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya," tegasnya.
"Negara hanya hadir dengan batasan. Negara tidak boleh hadir dalam batasan. Negara harus hadir dalam ketidakterbatasan layanan. Itu prinsip," lanjut KDM.
Prinsip itulah yang kini dipegang teguh oleh Pemkab Bekasi. Warga yang sakit harus tetap dilayani, meskipun biayanya besar, meskipun BPJS-nya sudah mentok.
*NEGARA JUGA HARUS HADIR UNTUK YANG KEMOTERAPI DAN CUCI DARAH*
KDM juga mengingatkan, sakit itu bukan hanya soal biaya dokter dan obat. Sakit juga membuat seseorang kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
"Orang yang sudah kemoterapi tidak mungkin bisa menghasilkan uang lagi secara sempurna. Orang yang cuci darah itu sudah kehilangan setengah dari pendapatan hidupnya. Negara harus hadir lagi," ungkapnya.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya hadir saat warga masuk rumah sakit, tetapi juga harus hadir untuk memastikan warga yang sakit kronis tetap bisa hidup layak.
Meski pemerintah sudah menjamin biaya berobat, KDM mengajak warga untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan menunggu sakit dulu baru ingat hidup sehat.
"Yang menjamin kesehatan itu sebenarnya bukan negara, yang menjamin kesehatan itu adalah diri kita sendiri. Orang sehat itu karena dirinya mampu menjaga makanan, pola tidur, pola minum, dan menjaga pikiran serta hatinya untuk tidak setiap hari penuh kebencian," tuturnya.
Pesan sederhana tapi dalam: jaga makan, jaga tidur, jaga minum, jaga hati. Jangan biarkan kebencian merusak kesehatan.
Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Kini, warga Bekasi bisa berobat dengan tenang. Tidak perlu lagi takut ditolak rumah sakit karena tidak punya biaya. Tidak perlu lagi pinjam uang ke tetangga untuk berobat. Tidak perlu lagi menunda berobat karena takut mahal.
"Pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya. Negara harus hadir dalam ketidakterbatasan layanan. Itu prinsip," tegas Dedi menutup sambutannya.
Warga yang hadir pun menyambut dengan tepuk tangan meriah. Mereka pulang dengan harapan baru: di Kabupaten Bekasi, sakit bukan lagi menjadi mimpi buruk.
*Karena di Bekasi, sehat itu hak semua warga. Cukup bawa KTP, sisanya biar pemerintah yang urus.*
Boston Nainggolan

