KOTA BEKASI.Pena98 — Lonjakan angka kriminalitas di Kota Bekasi tak lagi bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi menyoroti kondisi keamanan yang dinilai kian mengkhawatirkan, terlebih setelah muncul data yang menempatkan Bekasi dalam peringkat kesembilan daerah dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia, sekaligus masuk 10 besar wilayah rawan di jajaran Polda Metro Jaya.
Fakta tersebut menjadi alarm keras bahwa rasa aman masyarakat sedang berada dalam tekanan. Di tengah geliat pembangunan kota yang terus berjalan, bayang-bayang kejahatan justru semakin terasa nyata di ruang-ruang kehidupan warga.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Muhamad Kamil Syaikhu, menegaskan bahwa maraknya tindak kriminal bukan sekadar fenomena sesaat, melainkan sinyal adanya persoalan mendasar dalam sistem pengamanan kota. Ia menyebut, ragam kasus yang terjadi semakin kompleks—mulai dari pencurian, perampokan, hingga peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang mengancam generasi muda.
“Kejadian kriminalitas sangat banyak. Ini harus menjadi perhatian serius, karena tidak hanya soal kehilangan harta, tapi juga masa depan masyarakat,” ujarnya, Rabu (22/04/2026).
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya celah besar dalam sistem pengawasan. Keterbatasan personel keamanan di tingkat wilayah menjadi salah satu faktor yang dinilai memperlemah daya cegah terhadap tindak kejahatan. Dalam beberapa kasus, kehadiran aparat yang minim membuat potensi kriminalitas sulit dikontrol secara optimal.
Situasi ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan berlarut. Pemerintah Kota Bekasi dituntut untuk tidak hanya merespons setelah kejadian terjadi, tetapi membangun sistem pencegahan yang kuat dan terukur. Dalam pembahasan LKPJ Tahun 2025, Fraksi PKS secara tegas mendorong adanya penambahan anggaran di sektor keamanan sebagai langkah konkret memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
Kamil menekankan bahwa pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata. Jalan yang mulus dan gedung yang megah tidak akan berarti jika masyarakat hidup dalam rasa was-was.
“Pembangunan harus dibarengi dengan rasa aman. Kalau keamanan lemah, maka kepercayaan masyarakat juga akan ikut tergerus,” tegasnya.
Selain penguatan anggaran, DPRD juga mendorong langkah preventif yang lebih sistematis, mulai dari pemasangan kamera pengawas di titik-titik rawan, peningkatan patroli, hingga menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat. Upaya ini dinilai penting untuk menutup celah kejahatan sejak dini, bukan sekadar menindak setelah peristiwa terjadi.
Di sisi lain, persoalan kriminalitas juga tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial yang melatarbelakanginya. Tekanan ekonomi, pengangguran, serta lemahnya pembinaan masyarakat menjadi variabel yang ikut memperbesar potensi terjadinya kejahatan. Artinya, penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
Lonjakan kriminalitas ini menjadi ironi di tengah citra Bekasi sebagai kota penyangga ibu kota yang terus berkembang. Pertumbuhan yang pesat seharusnya diiringi dengan sistem keamanan yang kuat, bukan justru meninggalkan celah yang membahayakan masyarakat.
Fraksi PKS memastikan akan terus mengawal isu ini melalui fungsi pengawasan DPRD agar tidak berhenti sebagai catatan dalam laporan tahunan semata. Pesannya jelas dan tegas: keamanan bukan pelengkap pembangunan, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas hidup warga.
Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya angka kriminalitas yang meningkat, tetapi juga kepercayaan publik yang perlahan akan runtuh.
(Boston)
