KOTA BEKASI,Pena98— Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, menyoroti sejumlah catatan krusial dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, khususnya terkait tingginya porsi belanja pegawai yang dinilai masih jauh dari target kebijakan nasional.
Pria yang akrab disapa Bang Kamil itu mengungkapkan, hasil inspeksi mendadak ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan bahwa belanja pegawai saat ini masih berada di angka 42 persen.
“Target nasional pada 2027 maksimal 30 persen. Artinya, kita harus bersiap dari sekarang,” ujarnya kepada awak media, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah pusat agar anggaran daerah lebih difokuskan pada program yang langsung dirasakan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa penyesuaian tidak boleh dilakukan secara instan atau parsial.
“Saya mendukung penurunan belanja pegawai. Tapi bukan dengan cara memangkas gaji atau tunjangan. Solusinya adalah meningkatkan PAD,” tegasnya.
Kamil menilai, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci agar pemerintah daerah mampu memenuhi regulasi tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur.
Ia juga mengingatkan potensi risiko jika pemerintah daerah tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.
“Jangan sampai aturan ini diabaikan. Kalau tidak siap, bisa berujung pada sanksi atau pemotongan anggaran dari pusat,” tambahnya.
Selain belanja pegawai, Kamil turut menyoroti program Dana RW sebesar Rp100 juta yang telah hampir seluruhnya terealisasi. Namun, ia menilai belum ada ukuran yang jelas untuk menilai efektivitas program tersebut.
“Secara penyaluran memang hampir 100 persen. Tapi kita belum melihat dampaknya secara nyata,” katanya.
Menurutnya, tanpa indikator yang terukur, program berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas.
“Jangan sampai hanya sekadar dibelanjakan tanpa melihat kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Dorong Indikator Kinerja yang Jelas
Untuk itu, Kamil mendesak Pemerintah Kota Bekasi, khususnya melalui Sekretaris Daerah, agar segera menyusun indikator yang konkret dalam mengukur efektivitas dan efisiensi program Dana RW.
“Harus ada indeks yang jelas. Kita butuh alat ukur untuk memastikan program ini benar-benar berdampak,” tandasnya.
Ia menegaskan, penguatan perencanaan dan pengawasan menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran daerah tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Boston)
