Notification

×

Iklan

Iklan

DUA TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN, IKA 98 DAN GERAK 98 SOROTI APBN, MBG HINGGA KEBEBASAN DEMOKRASI

| Oktober 31, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-31T12:39:31Z


   JAKARTA, PENA 98 – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu menyampaikan evaluasi kritis terhadap arah pembangunan nasional.

Evaluasi tersebut disampaikan melalui siaran pers dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Ketiga organisasi menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, jumlah program, maupun tingkat realisasi belanja, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata, pemerataan, akuntabilitas, dan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam pernyataan bersama itu, mereka menegaskan bahwa dua tahun merupakan momentum penting untuk menguji konsistensi janji politik pemerintah. Kritik yang disampaikan, menurut mereka, bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya mendorong agar setiap kebijakan berjalan transparan, berbasis bukti, dan tetap berpijak pada konstitusi.

Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan APBN 2026, khususnya anggaran program prioritas pemerintah. Mereka menyoroti alokasi awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun yang kemudian dilaporkan mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp217–218 triliun. Perubahan tersebut dinilai perlu disertai penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan, prioritas fiskal, serta mekanisme pengawasan anggaran.

Program MBG juga menjadi perhatian. Meski pemerintah menyatakan telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026, IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu menilai capaian jumlah penerima belum otomatis membuktikan keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan anak. Mereka mendesak keterbukaan data, pengawasan keamanan pangan, evaluasi dampak, serta penindakan tegas apabila ditemukan korupsi maupun penyalahgunaan anggaran.

Sorotan berikutnya diarahkan kepada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan data dashboard Simkopdes yang dikutip dalam siaran pers per 16 Oktober 2026, tercatat 26.402 unit pembangunan fisik telah selesai, sementara koperasi yang disebut telah beroperasi baru sekitar 10.070 unit dari target 35.000 unit pada akhir 2026. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pembangunan gedung belum tentu berbanding lurus dengan kesiapan usaha dan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Di sektor pendidikan, ketiga organisasi menekankan pentingnya pendidikan yang gratis, berkualitas, inklusif, dan bebas diskriminasi. Pemerintah juga didesak memperhatikan kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga kependidikan, sekaligus menjamin kebebasan akademik. Sekolah dan kampus, menurut mereka, harus tetap menjadi ruang berpikir kritis, bukan ruang yang dibatasi oleh kepentingan politik.

Persoalan demokrasi dan kebebasan sipil turut menjadi catatan serius. Mereka mengutip data Badan Pusat Statistik mengenai Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19 dengan kategori sedang, sementara aspek kebebasan di tingkat pusat tercatat 66,80. Mereka juga menyoroti berbagai laporan masyarakat sipil terkait kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta perlindungan hak digital.

Dalam pandangan ketiga organisasi, kritik mahasiswa, aktivitas pers, dan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah diminta menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, maupun warga yang menyampaikan kritik secara sah.

Tidak hanya itu, persoalan lingkungan hidup juga masuk dalam agenda evaluasi. Pemerintah didesak memperkuat penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melindungi masyarakat adat, petani, serta nelayan dari perampasan ruang hidup, dan memastikan pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan ekologi.

Sementara di bidang teknologi, IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu mengingatkan pentingnya kedaulatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI). Indonesia dinilai tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi, tetapi harus memiliki kemampuan dalam penguasaan data, pengembangan riset, infrastruktur digital, serta perlindungan data pribadi dan hak-hak masyarakat.

Melalui pernyataan bersama tersebut, mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah, yakni evaluasi terbuka seluruh program prioritas, pengelolaan APBN yang akuntabel dan bebas korupsi, penguatan pendidikan publik dan kesejahteraan tenaga pendidik, perlindungan kebebasan sipil dan pers, penghentian perusakan lingkungan, pembangunan kedaulatan teknologi dan AI, serta pembukaan ruang dialog nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Menutup pernyataannya, ketiga organisasi menegaskan bahwa pemuda tidak sekadar membutuhkan ruang untuk tampil, tetapi menuntut tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat.

"Pemuda tidak meminta panggung. Pemuda menuntut tanggung jawab."

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada keadilan, persatuan, demokrasi, dan martabat manusia.

IKA 98 – GERAK 98 – 98 GARIS LUCU

Merdeka berpikir, berdaulat bertindak, adil bagi rakyat.

Mula pakpahan 

×
Berita Terbaru Update